Lintas Borneo, Jakarta – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai proyek ambisius senilai Rp466 triliun itu menjadi beban besar bagi perekonomian nasional, bahkan disebut sebagai kebijakan yang “melanggar konstitusi”.
“Banyak sekali kebijakan yang membuat ekonomi kita melemah. Pemindahan ibu kota IKN itu sudah jelas-jelas tidak masuk akal. Undang-undangnya pun problematik,” ujar Anthony dalam podcast EdShareOn, Rabu (16/7/2025).
Anthony juga menyebut pembangunan IKN yang dimulai pada era Presiden Joko Widodo rawan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ia mengklaim, kebijakan tersebut sarat dengan kepentingan segelintir kelompok.
“Dugaan koruptifnya tinggi. Banyak untuk dia (Jokowi) dan grup-grupnya,” kata Anthony, Kamis (17/7/2025).
Temuan ICW: 24 Proyek Bermasalah
Kritik Anthony bukan tanpa dasar. Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada pertengahan 2024 mengungkap kekhawatiran investor asing terhadap jaminan bebas korupsi dalam proyek IKN. Bahkan, ICW mencatat ada 24 proyek berpotensi kecurangan dengan nilai anggaran mencapai Rp8,57 triliun. Salah satu proyek yang disorot adalah pembangunan jalan tol.
Antara Mimpi dan Logika
Anthony mempertanyakan rasionalitas membangun kota baru di tengah hutan dalam waktu singkat. Ia membandingkan dengan wilayah-wilayah penyangga Jakarta yang membutuhkan waktu puluhan tahun hingga benar-benar layak huni.
“Kelapa Gading butuh 20 tahun. BSD juga bertahun-tahun. Bagaimana mungkin IKN bisa rampung dan layak dalam 5 tahun? Tidak masuk akal,” tegasnya.
Meski demikian, ia tidak sepenuhnya menolak pembangunan IKN. Namun, menurutnya proyek sebesar ini membutuhkan komitmen lintas generasi yang belum tentu bisa dijaga dalam sistem politik saat ini.
“Kalau 50 tahun dikerjakan konsisten, mungkin bisa. Tapi siapa yang bisa jamin kontinuitas itu? Ini hanya mimpi-mimpi saja,” ungkap lulusan Erasmus University Rotterdam tersebut.
Fokus ke Ekonomi Rakyat, Bukan Elit
Anthony menyarankan pemerintah lebih fokus pada kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya dalam membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Kalau ada satu kebijakan yang kami anggap bertentangan, tentu harus dikritisi. Mau diterima atau tidak, itu soal lain. Yang penting kami sampaikan demi perbaikan ekonomi bangsa,” pungkasnya.
Penulis : AGP
Editor : Redaksi Lintasborneo
Sumber Berita : Inilah.com
