Gubernur Kalsel Lantik Anak Sendiri Jadi Komisaris Bank Kalsel, Kritik Nepotisme Menguat

- Jurnalis

Kamis, 24 Juli 2025 - 07:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penulis: AGP
Editor: Tim Redaksi
Sumber: Media Indonesia, Suara.com, Kilat.com

Lintasborneo.co.id, Samarinda – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, resmi melantik putri sulungnya, Hj. Karmila Muhidin, sebagai Komisaris Non-Independen PT Bank Kalsel untuk periode 2025–2030 dalam acara pelantikan Dewan Komisaris yang digelar di Gedung Idham Chalid pada 14 Juli 2025.

Pelantikan berlangsung megah dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, perwakilan OJK dan BI, serta pimpinan daerah lainnya.

Langkah ini menuai sorotan tajam dari publik dan aktivis antikorupsi, yang menilai pengangkatan berdasarkan hubungan keluarga adalah bentuk nepotisme terang-terangan yang mencederai amanah publik.

Baca Juga :  Rencana pemekaran Kutai Utara, Politis PKB mendorong agar cepat terealisasi.

Pemerhati politik Nurhalis Majid menyatakan bahwa pengangkatan anak dalam jabatan strategis membuka peluang konflik kepentingan dan korupsi, serta melemahkan tata kelola pemerintahan yang sehat.

Dalam cuitannya, Jhon Sitorus menyindir

“Gubernur Kalsel melantik anaknya sendiri jadi komisaris? Jangan heran… sekali lagi jangan heran.” Ia menyebut fenomena ini mirip dengan yang terjadi di pusat pemerintahan.

Baca Juga :  Pengawalan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pelantikan ini menimbulkan keraguan atas transparansi dan akuntabilitas BUMD. Sebagai bank milik daerah, Bank Kalsel seharusnya dikelola secara independen, bukan oleh kepentingan keluarga pejabat daerah. Rekrutmen terbuka dan tata kelola yang objektif menjadi tuntutan masyarakat.

Penunjukan Karmila Muhidin sebagai Komisaris Bank Kalsel adalah simbol kontroversial praktik nepotisme di pemerintahan daerah. Publik menuntut klarifikasi serta adanya mekanisme pengawasan dan seleksi pejabat yang lebih terbuka demi menjaga kredibilitas institusi dan kepercayaan masyarakat.

Berita Terkait

KKM 2026 Fakultas Teknik Untag Samarinda Hadirkan Aksi Nyata, Renovasi Masjid Ar Raudah
Menagih Janji Rekonstruksi di Tengah Debu dan Ancaman Lumpur Muara Ancalong
Dapur MBG 3T Terancam Mangkrak, Asosiasi Desak BGN Beri Kepastian Hukum
MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA IKAFT UNTAG SAMARINDA DIGELAR 23 MEI 2026
Andi Saharuddin Maju dalam Bursa Ketua KKSS Kaltim, Tunjuk Habil Ngewa Pimpin Tim Pemenangan
BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat di Kalimantan Timur Hari Ini
Beras Merek Mawar Sejati dan Rambutan Premium Dinyatakan Oplosan oleh Polda Kaltim
Dua Anak Tewas Diduga Dicekik Ayah Kandung di Samarinda, Nenek dan Istri Luka Parah
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 11:58 WIB

KKM 2026 Fakultas Teknik Untag Samarinda Hadirkan Aksi Nyata, Renovasi Masjid Ar Raudah

Selasa, 1 September 2026 - 19:34 WIB

Menagih Janji Rekonstruksi di Tengah Debu dan Ancaman Lumpur Muara Ancalong

Rabu, 10 Juni 2026 - 21:52 WIB

Dapur MBG 3T Terancam Mangkrak, Asosiasi Desak BGN Beri Kepastian Hukum

Sabtu, 16 Mei 2026 - 17:16 WIB

MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA IKAFT UNTAG SAMARINDA DIGELAR 23 MEI 2026

Senin, 4 Mei 2026 - 11:25 WIB

Andi Saharuddin Maju dalam Bursa Ketua KKSS Kaltim, Tunjuk Habil Ngewa Pimpin Tim Pemenangan

Berita Terbaru