SAMARINDA – Belakangan ini banjir kembali mengenangi dibeberapa titik Kota Samarinda, intensitas hujan yang tinggi pada hari senin, 12 Mei 2025 mengakibatkan banjir yang lumayan parah.
Hal tersebut mendapatkan sorotan dari Anggota DPRD Kota Samarinda M Andriansyah. Ia mengatakan bahwa banjir tidak semata disebabkan oleh fenomena alam, tetapi merupakan cerminan dari kelalaian dalam tata kelola kota.
“Air tidak menggenang tanpa sebab. Ini adalah konsekuensi dari rusaknya keseimbangan lingkungan yang sebagian besar disebabkan oleh campur tangan manusia,” katanya, Sabtu (17/5/2025).
Menurut dia, penyebabnya yaitu berkurangnya kawasan hijau dan alih fungsi lahan menjadi permukiman serta area bisnis telah memperparah kondisi lingkungan. Perencanaan tata ruang dinilainya masih jauh dari prinsip pembangunan berkelanjutan.
Tak hanya itu, ia juga mengkritisi dampak aktivitas pertambangan yang menurutnya memperparah kerusakan ekologi.
Dirinya menilai sektor ini, baik yang berizin maupun tidak, kerap mengabaikan proses reklamasi dan meninggalkan kerusakan lahan tanpa pemulihan.
“Banyak lokasi bekas tambang yang dibiarkan begitu saja. Ini jelas pelanggaran yang memerlukan tindakan tegas dari pemerintah daerah,” ucapnya.
Lebih lanjut, dirinya menekankan keuntungan ekonomi dari tambang tidak boleh mengorbankan lingkungan dan keselamatan warga. Ketahanan lingkungan, menurutnya, harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan.
Untuk mengatasi banjir dalam jangka panjang, ia mengusulkan pembangunan saluran kanal pengendali banjir yang terhubung langsung dengan Sungai Mahakam maupun Sungai Karang Mumus.
Selain itu, sistem drainase kota juga perlu diperbaiki secara menyeluruh dan terintegrasi dengan peta rencana tata ruang.
Dirinya juga mendorong agar instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan kapasitas dalam hal penyusunan AMDAL dan pemetaan risiko bencana.
“Regulasinya sudah cukup, tapi penerapannya yang lemah. Dibutuhkan keberanian dan komitmen untuk menegakkan aturan agar pembangunan di Samarinda tidak terus mengorbankan lingkungan,” pungkasnya.
