Pengawalan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Menjadi Peraturan Daerah (Perda).

- Jurnalis

Minggu, 27 Oktober 2024 - 08:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Yang telah diresmikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-26 pada pada medio Agustus 2024 lalu, pemuda Kecamatan Kaubun ingatkan para perusahan tambang batu bara harus taat terhadap aturan pemerintah.

Saat dikonfirmasi, Yohanes Richardo, salah satu pemuda Kecamatan Kaubun mengungkapkan bahwa salah satu perusahaan tambang batubara di Kaubun yakni PT. G*M beserta kontraktornya tidak patuh terhadap peraturan yang sudah disahkan.

Baca Juga :  Produksi Batu Bara Kaltim Tetap Stabil Meski Ekspor Anjlok

“Karena tidak adanya transparansi dalam perekrutan tenaga kerja lokal sebagai prioritas, faktanya banyak tenaga kerja kiriman yang mengklaim bahwa mereka berdomisili sebagai orang lokal,” katanya.

Lanjut Richardo kalau data itu diselektif satu persatu, secara pendataan banyak manipulasi data yang melawan ketentuan hukum. Secara kuota seharusnya 70% yang diprioritaskan tenaga lokal, sedangkan akibat dari klaim data, kuota yang seharusnya di isi oleh orang lokal justru berbanding terbalik.

“Saya menduga adanya indikasi mafia perekrutan melalui orang dalam, hal ini justru dinilai sebagai perbuatan melawan aturan yang berlaku sesuai dengan PERDA yang berlaku. Sehingga prioritas aturan yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan ternyata tidak dipenuhi,” timpalnya.

Baca Juga :  Gratispol VS Capaian, Isran-Hadi dan Rudy-Seno Beradu Dalam Debat Pertama.

Richardo yang juga mantan Ketua DPC GMNI Samarinda, meminta agar DPRD Kaltim bersama Disnaker Kaltim segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut, serta memberikan sanksi kepada perusahaan yang dimaksud.

“Hal ini merupakan upaya kita untuk mematuhi aturan hukum, jika tidak dipenuhi kita akan berencana mengumpulkan masa sebanyaknya dan melakukan unjuk rasa,” pungkasnya.
-Lintasborneo.co.id

Berita Terkait

KKM 2026 Fakultas Teknik Untag Samarinda Hadirkan Aksi Nyata, Renovasi Masjid Ar Raudah
Menagih Janji Rekonstruksi di Tengah Debu dan Ancaman Lumpur Muara Ancalong
Dapur MBG 3T Terancam Mangkrak, Asosiasi Desak BGN Beri Kepastian Hukum
MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA IKAFT UNTAG SAMARINDA DIGELAR 23 MEI 2026
Andi Saharuddin Maju dalam Bursa Ketua KKSS Kaltim, Tunjuk Habil Ngewa Pimpin Tim Pemenangan
BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat di Kalimantan Timur Hari Ini
Beras Merek Mawar Sejati dan Rambutan Premium Dinyatakan Oplosan oleh Polda Kaltim
Dua Anak Tewas Diduga Dicekik Ayah Kandung di Samarinda, Nenek dan Istri Luka Parah
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 11:58 WIB

KKM 2026 Fakultas Teknik Untag Samarinda Hadirkan Aksi Nyata, Renovasi Masjid Ar Raudah

Selasa, 1 September 2026 - 19:34 WIB

Menagih Janji Rekonstruksi di Tengah Debu dan Ancaman Lumpur Muara Ancalong

Rabu, 10 Juni 2026 - 21:52 WIB

Dapur MBG 3T Terancam Mangkrak, Asosiasi Desak BGN Beri Kepastian Hukum

Sabtu, 16 Mei 2026 - 17:16 WIB

MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA IKAFT UNTAG SAMARINDA DIGELAR 23 MEI 2026

Senin, 4 Mei 2026 - 11:25 WIB

Andi Saharuddin Maju dalam Bursa Ketua KKSS Kaltim, Tunjuk Habil Ngewa Pimpin Tim Pemenangan

Berita Terbaru